Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana membangun hunian layak bagi warga yang tinggal di bantaran rel kereta api di kawasan Senen. Rencana tersebut disampaikan usai Presiden melakukan kunjungan langsung ke lokasi dan menyerap aspirasi masyarakat setempat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk mendukung program tersebut, khususnya dalam penyediaan tempat relokasi sementara bagi warga terdampak. Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi, Chico Hakim.
“Dari kami tentu menunggu arahan pemerintah pusat. Namun pada prinsipnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap mendukung program tersebut,” ujar Chico kepada wartawan, Minggu (29/03/2026).
Menurut Chico, pembangunan hunian permanen akan dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan rumah susun (rusun) sebagai tempat tinggal sementara bagi warga selama proses pembangunan berlangsung.
Ia menjelaskan, sejumlah rusun telah disiapkan untuk menampung warga yang akan direlokasi, di antaranya Rusun Nagrak dan Rorotan di Jakarta Utara, serta Rusun PIK Pulogadung di Jakarta Timur.
“Relokasi sementara sudah kami siapkan. Tempat tinggal di bantaran rel saat ini memang tidak layak, sehingga warga perlu segera dipindahkan ke hunian yang lebih aman dan sehat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Chico menyebutkan bahwa pembahasan teknis terkait program tersebut akan segera dilakukan melalui rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan langsung atau blusukan ke kawasan bantaran rel di Senen. Dalam kunjungan tersebut, Presiden berdialog dengan warga untuk mendengar langsung kondisi dan kebutuhan mereka.
Setelah kunjungan tersebut, Presiden langsung menginstruksikan sejumlah pejabat terkait untuk segera menyiapkan pembangunan hunian yang layak bagi masyarakat di kawasan tersebut.
Instruksi tersebut diberikan dalam rapat terbatas yang melibatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Plt Direktur Utama Perumnas Imelda Alini Pohan, serta Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.
Melalui instruksi tersebut, pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di kawasan yang tidak layak huni dan rawan risiko keselamatan.
Program pembangunan hunian ini diharapkan tidak hanya memberikan tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan tertata dengan baik.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan proses relokasi hingga pembangunan hunian permanen dapat berjalan lancar, sehingga masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran rel dapat segera menikmati hunian yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
