Pintasan.co – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi wacana penerapan work from home (WFH) secara nasional sebagai langkah penghematan energi.
Ia menyebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut secara rutin setiap hari Kamis dan terbukti memberikan dampak positif.
Menurut Dedi, kebijakan kerja jarak jauh tidak menghambat kinerja birokrasi. Bahkan, ia mengklaim realisasi belanja anggaran di Jawa Barat justru melampaui target sejak kebijakan tersebut diterapkan.
“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” ujarnya usai silaturahmi di Gedung Sate Bandung, Senin (30/3/2026).
Dedi menegaskan, indikator kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lagi relevan jika hanya diukur dari kehadiran fisik di kantor. Ia menekankan pentingnya mengukur kinerja berdasarkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan penerapan WFH di Jawa Barat menjadi bukti bahwa birokrasi tetap produktif tanpa harus bergantung pada pola kerja konvensional.
Namun demikian, Dedi juga memberikan catatan kritis terhadap struktur birokrasi saat ini yang dinilai masih terlalu didominasi jabatan struktural dibanding tenaga teknis.
“Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan,” ucapnya.
Ke depan, ia berencana melakukan transformasi dengan memperbesar porsi tenaga teknis yang berperan langsung dalam pelayanan publik. Langkah ini diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan tidak berhenti di tingkat perencanaan, tetapi benar-benar terealisasi di lapangan.
Dedi optimistis, kombinasi antara efisiensi pola kerja WFH dan penguatan tenaga teknis akan menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih adaptif.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran pegawai, serta mengingatkan sejumlah agenda penting yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
