Pintasan.co – Wali Kota Muhammad Farhan resmi melantik 169 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Prosesi pelantikan berlangsung di Plaza Balai Kota Bandung pada Rabu, 22 April 2026.
Jumlah pejabat yang dilantik terdiri dari 136 pejabat struktural, 15 kepala puskesmas, serta 18 pejabat fungsional. Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan upaya memperkuat kinerja birokrasi di lingkungan Pemkot Bandung.
Dalam sambutannya, Farhan menegaskan bahwa pelantikan jabatan bukan sekadar agenda administratif, tetapi merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga. “Ini adalah kepercayaan negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, integritas harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa integritas aparatur sipil negara menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Menurutnya, kuat atau lemahnya integritas akan sangat memengaruhi citra pemerintah di mata masyarakat.
Farhan juga menyampaikan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika birokrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.
“Jabatan yang diemban harus dijalankan secara profesional, adaptif, dan penuh semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja sejalan dengan visi pembangunan Kota Bandung hingga 2029, yakni mewujudkan kota yang unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis.
Khusus bagi camat dan lurah, Farhan menegaskan peran strategis mereka sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat wilayah. Ia mendorong adanya sinergi kuat antara perangkat kewilayahan dan organisasi perangkat daerah.
“Tidak ada pekerjaan yang lebih penting dari yang lain. Semua adalah bagian dari sistem pemerintahan yang terintegrasi. Kuncinya adalah komunikasi dan kolaborasi,” tuturnya.
Selain itu, Farhan juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan media sosial oleh para pejabat. Ia menilai setiap informasi yang disampaikan oleh aparatur pemerintah memiliki dampak besar terhadap persepsi publik.
“Gunakan media sosial dengan bijak. Jangan sampai informasi yang tidak tepat justru merusak kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
