Pintasan.co – Pemerintah tengah mengkaji penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kilogram. Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa CNG sebenarnya bukan teknologi baru. Selama ini, penggunaannya sudah diterapkan di berbagai sektor seperti perhotelan, restoran, hingga program pemerintah. Namun, pemanfaatan tersebut masih terbatas pada tabung berkapasitas besar.
Pemerintah kini tengah mengembangkan tabung CNG berukuran kecil yang setara dengan LPG 3 kilogram. Menurut Bahlil, tantangan utama dalam pengembangan ini terletak pada aspek teknis, khususnya terkait tekanan gas yang jauh lebih tinggi dibanding LPG.
“Untuk ukuran 3 kilogram, tabungnya masih dalam tahap uji coba karena tekanannya cukup besar. Dalam dua hingga tiga bulan ke depan kami harapkan sudah ada hasilnya,” kata Bahlil usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia menjelaskan tekanan CNG bisa mencapai 200 hingga 250 bar, sehingga memerlukan standar keamanan dan desain tabung yang lebih kuat. Meski demikian, pemerintah optimistis pengembangan ini dapat segera mencapai tahap implementasi apabila uji coba berjalan lancar.
Jika hasilnya dinilai layak, pemerintah membuka peluang konversi bertahap dari LPG ke CNG, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan beban impor energi yang selama ini cukup besar.
Selain itu, Bahlil menekankan bahwa keunggulan utama CNG terletak pada ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Indonesia memiliki sumber gas alam yang melimpah, bahkan pemerintah baru menemukan cadangan gas tambahan di Kalimantan Timur yang berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik.
Dari sisi ekonomi, CNG dinilai lebih efisien. Bahlil memperkirakan harga CNG bisa sekitar 30 persen lebih murah dibandingkan LPG karena tidak bergantung pada impor serta memiliki biaya distribusi yang lebih rendah.
Meski demikian, pemerintah masih mengkaji skema subsidi yang akan diterapkan jika konversi ini dilakukan. “Semua masih dikaji, termasuk kemungkinan subsidi dan besaran volumenya,” ujarnya.
