Pintasan.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026) untuk menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.

Kehadiran Presiden dalam agenda tersebut menjadi sorotan karena pada tahun-tahun sebelumnya penyampaian KEM-PPKF umumnya dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, membenarkan rencana kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat paripurna tersebut.

“Ya, rencananya seperti itu ya. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden,” kata Saan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Saat ditanya apakah ini menjadi pertama kalinya Presiden menyampaikan langsung KEM-PPKF di hadapan DPR, Saan menyebut sejauh yang diketahuinya agenda tersebut biasanya tidak dihadiri langsung oleh kepala negara.

“Ya, yang saya tahu ya,” ujarnya.

Berdasarkan jadwal rapat yang diperoleh, rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025–2026 akan digelar pada Rabu besok dengan salah satu agenda utama penyampaian KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah.

Selain agenda tersebut, DPR juga dijadwalkan mendengarkan laporan Badan Legislasi DPR RI terkait evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Paripurna juga akan membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Komisi III DPR mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum diputuskan menjadi RUU usul DPR.

Sebelumnya Disampaikan Menteri Keuangan

Dalam beberapa tahun terakhir, penyampaian KEM-PPKF dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pada Mei 2024, Sri Mulyani mewakili pemerintah menyampaikan KEM-PPKF 2025 dengan target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,1 hingga 5,5 persen.

Baca Juga :  Harga Plastik Naik Tajam, Wali Kota Bandung Ajak Warga Beralih ke Wadah Pakai Ulang

Saat itu, pemerintah memperkirakan inflasi berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen dengan dukungan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri kendaraan listrik, digitalisasi ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara pada penyampaian KEM-PPKF 2026 di Mei 2025, Sri Mulyani kembali mewakili pemerintah dan menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen.

Kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memberikan perhatian khusus terhadap arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional ke depan.