Pintasan.co, Jakarta – Trunojoyo Institute menanggapi ajakan yang disampaikan oleh Komite Pusat Gerakan Revolusi Demokratik yang dinilai mendorong narasi provokatif dan berpotensi memperkeruh situasi kebangsaan. Trunojoyo Institute menegaskan bahwa saat ini yang dibutuhkan bangsa Indonesia adalah stabilitas, persatuan, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional.

Direktur Eksekutif Trunojoyo Institute, Mochamad Sultoni, menyampaikan bahwa ajakan yang bernuansa agitasi revolusioner tidak relevan dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini yang telah memberikan ruang partisipasi politik secara terbuka dan konstitusional.

“Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi mekanisme konstitusi. Narasi revolusi yang digulirkan oleh kelompok tertentu justru berpotensi menimbulkan kegaduhan dan mengganggu konsolidasi nasional pasca pemilu,” ujar Sultoni dalam keterangannya, Senin.

Menurutnya, energi masyarakat seharusnya diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan yang tertuang dalam program Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sultoni menilai Asta Cita merupakan peta jalan strategis yang dirancang untuk menjawab tantangan global sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Oleh karena itu, dukungan publik menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi agenda tersebut.

“Alih-alih mengajak masyarakat pada gerakan yang bersifat konfrontatif, kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal dan mendukung program Asta Cita demi kemajuan Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Trunojoyo Institute juga mengimbau kepada seluruh kelompok masyarakat sipil agar tetap menjaga ruang demokrasi yang sehat dengan mengedepankan dialog, kritik konstruktif, serta partisipasi yang bertanggung jawab.

“Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap aspirasi disampaikan melalui cara-cara yang damai, konstitusional, dan berorientasi pada kepentingan bangsa,” pungkas Sultoni.

Baca Juga :  DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah di RUU TNI, Jadi Program Legislasi Prioritas 2025