Pintasan.co – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong para kepala desa untuk menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi guna meningkatkan produktivitas pertanian.
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendes PDTT, Rosyid, menyatakan bahwa kemitraan antara desa dan perguruan tinggi telah membuahkan hasil positif di berbagai desa di China, seperti yang terjadi di Desa Xi Fan Ge Zhuang, Beijing.
“Ini adalah pelajaran bagi para kepala desa. Sangat penting untuk membangun peran, hubungan, komunikasi, dan kerja sama dengan perguruan tinggi,” kata Rosyid saat mengunjungi pusat riset Universitas Agrikultur China di Desa Xi Fan Ge Zhuang, Beijing, Minggu (22/9/2024).
Pusat riset tersebut didirikan sejak 2019 dan menjadi tempat bagi mahasiswa Universitas Agrikultur China untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan mempraktikkan ilmu yang mereka pelajari di kampus.
“Saya di sini mengabdi tanpa imbalan. Kami bekerja untuk warga desa secara cuma-cuma,” ujar Ling, salah satu mahasiswi yang bertugas di pusat riset tersebut.
Ling menjelaskan, mahasiswa yang menempuh studi S2 di Universitas Agrikultur China diwajibkan menghabiskan 1,5 tahun dari total 3 tahun studi untuk tinggal dan mengabdi di pusat-pusat riset yang tersebar di desa-desa. Pusat riset di Desa Xi Fan Ge Zhuang, misalnya, membantu warga desa dalam meningkatkan produktivitas pertanian, termasuk memilih benih, pupuk, dan penggunaan teknologi pertanian. “Kalau kualitas hasil panen meningkat, harga jualnya juga naik, sehingga pendapatan desa akan bertambah,” jelas Ling.
Menurut Rosyid, model kerja sama ini dapat diterapkan di Indonesia. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia sudah mulai bekerja sama dengan desa-desa dalam pengembangan riset.
“Ternyata di sini juga seperti itu, semuanya sebenarnya sederhana. Tinggal fokus atau tidak,” ujar Rosyid.
Kunjungan ini merupakan bagian dari program benchmarking yang melibatkan 12 kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka akan berada di China dari 18 hingga 28 September 2024 untuk mempelajari pengelolaan dan pembangunan desa-desa di China.
