Pintasan.co, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi pemenuhan sumber daya manusia (SDM) guna mendukung pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh agenda prioritas nasional dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurut Rini, kesiapan SDM tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi faktor strategis dalam keberhasilan implementasi program-program pemerintah.
“Rapat ini penting untuk memastikan optimalisasi SDM tidak hanya sebagai proses administratif semata, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional,” ujar Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/4/2026).
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri terkait pembahasan pemenuhan SDM untuk mendukung PHTC Presiden yang digelar di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Rini menjelaskan, optimalisasi SDM dalam mendukung PHTC difokuskan pada beberapa klaster utama, di antaranya program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pengembangan Kampung Nelayan, sektor pendidikan, serta sektor kesehatan. Setiap kementerian dan lembaga yang terlibat diminta untuk segera menindaklanjuti kebutuhan SDM sesuai dengan bidang masing-masing.
Ia menekankan bahwa sinkronisasi kebijakan antarinstansi pemerintah menjadi kunci utama dalam mempercepat pengambilan keputusan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pelaksanaan program prioritas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.
Presiden Prabowo, lanjut Rini, secara konsisten menegaskan bahwa seluruh program PHTC harus mampu memberikan dampak luas, nyata, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang solid antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Rini juga menyoroti pentingnya penerapan pendekatan collaborative governance dan network governance dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional. Melalui pendekatan ini, seluruh instansi pemerintah diharapkan dapat bekerja dalam satu kesatuan arah, saling terhubung, dan tidak berjalan secara sektoral.
“Pendekatan ini menekankan bahwa hasil pembangunan bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan kebijakan pemenuhan SDM yang fleksibel dan adaptif agar mampu menjawab tantangan dinamika pembangunan. Rini menambahkan bahwa penguatan mekanisme pengawasan juga menjadi hal penting untuk menjaga kualitas SDM yang terlibat dalam program PHTC.
Dengan langkah ini, pemerintah optimistis bahwa pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
