Pintasan.co – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses pengadaan pembangunan Sekolah Rakyat harus berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun manipulasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Mensos Syaifullah Yusuf sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan program pendidikan bagi keluarga miskin sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan,” kata Saifullah Yusuf.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa seluruh anggaran pembangunan Sekolah Rakyat telah dirancang melalui mekanisme pengadaan terbuka dan lelang resmi pemerintah. Ia menilai sistem tersebut memungkinkan efisiensi anggaran karena nilai akhir proyek bisa lebih rendah dari perencanaan awal.
“Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu,” ujarnya.
Ia memastikan Kementerian Sosial telah memberikan peringatan kepada seluruh pihak yang terlibat agar tidak melakukan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Lebih jauh, ia menegaskan komitmennya bersama Wakil Menteri Sosial untuk bertindak tegas apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kalau terjadi pelanggaran, kalau terjadi manipulasi, kalau ada kongkalikong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan,” katanya.
Menurutnya, pengawasan ketat menjadi sangat penting karena program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi nasional dalam pengentasan kemiskinan.
Selain menyediakan pendidikan gratis berbasis asrama, program ini juga mencakup pemberdayaan keluarga siswa melalui bantuan sosial dan pelatihan keterampilan.
“Mereka dapat bansos (bantuan sosial), lengkap nanti juga didorong menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
Tak hanya itu, keluarga siswa juga akan mendapatkan berbagai dukungan lain, seperti program perbaikan rumah tidak layak huni, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga pelatihan ekonomi produktif agar mampu mandiri secara ekonomi.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap Sekolah Rakyat tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga menjadi solusi komprehensif dalam memutus rantai kemiskinan.
