Pintasan.co, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki pusat kecerdasan buatan (AI) yang berlokasi di Jayapura, Papua, yang direncanakan akan mulai beroperasi pada awal tahun 2025.
“Tantangan yang kita hadapi masih cukup banyak, namun dukungan dari mitra dan partner kita sangat luar biasa. Saya ingin mengumumkan bahwa Pak Vikram menargetkan pada Januari atau Februari 2025, kita akan memiliki AI Center di Jayapura,” ungkap Meutya dalam acara Indonesia AI Day yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (14/11).
Meutya menambahkan bahwa pembangunan pusat AI di Solo, Jawa Tengah, sudah dimulai, dan keberadaan pusat AI di Solo diharapkan akan diikuti oleh fasilitas serupa di Jayapura.
Meskipun demikian, ia belum memberikan rincian mengenai besaran investasi yang akan digelontorkan untuk pembangunan pusat tersebut, namun menjanjikan bahwa informasi teknis terkait fasilitas ini akan dijelaskan lebih lanjut pada kesempatan mendatang.
Pada kesempatan yang sama, Meutya juga membahas soal pentingnya kedaulatan dalam pengembangan AI di Indonesia.
Ia menekankan bahwa pemerintah berencana untuk merancang regulasi yang komprehensif yang akan memastikan kedaulatan nasional tetap terjaga, tanpa menghambat inovasi yang dapat mendorong kemajuan teknologi.
“Kami akan mencari titik tengah antara menjaga kedaulatan dan tetap membuka ruang bagi inovasi serta investasi,” jelasnya.
Sementara itu, President Director dan CEO Indosat, Vikram Sinha, menyampaikan pandangannya terkait pentingnya membangun fondasi kedaulatan AI di Indonesia di tengah pesatnya adopsi teknologi ini di seluruh dunia.
“Bagaimana kita memastikan bahwa AI dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk bersaing secara global? Teknologi harus menjadi akselerator bagi mereka untuk membuka potensi penuh mereka,” ujar Vikram.
Vikram juga menyampaikan tiga permintaan kepada pemerintah, termasuk kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Meutya Hafid.
Permintaan pertama adalah agar fondasi kedaulatan AI dapat segera dibangun. Ia menambahkan, Indonesia harus menganggap data sebagai sumber daya alam yang berharga, yang perlu dilindungi dan dijaga seperti budaya dan warisan.
“Kita memerlukan kebijakan yang tepat, serta dukungan produktivitas dan insentif untuk memastikan bahwa langkah-langkah ini dapat terlaksana dengan baik,” kata Vikram.
