Pintasan.co, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp273,1 miliar kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
AHY menjelaskan bahwa jumlah tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan usulan anggaran tambahan dari kementerian lainnya, seperti yang diajukan oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).
Dalam rapat bersama Banggar DPR pada Senin (2/11/2024), AHY menyatakan, “Anggaran tambahan yang kami ajukan sebesar Rp 273.143.736.000, yang akan digunakan untuk pengelolaan sistem informasi, penyediaan fasilitas kerja, penguatan informasi publik, dan belanja pegawai.”
Dia menambahkan bahwa total anggaran yang dibutuhkan oleh Kemenko Infrastruktur adalah sebesar Rp503,1 miliar, sehingga kekurangan yang ada saat ini adalah Rp273,1 miliar.
AHY juga menyampaikan bahwa anggaran tambahan yang dia ajukan masih lebih kecil jika dibandingkan dengan usulan anggaran dari Zulhas dan Cak Imin, yang masing-masing mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp653,7 miliar dan Rp505,9 miliar.
“Jelas lebih kecil dari Pak Zulhas dan Pak Cak Imin, sesuai dengan jumlah kursi di DPR,” ujarnya dengan bercanda.
Selain itu, AHY juga mengungkapkan upaya pemerintah dalam mencari pendanaan luar APBN untuk membiayai proyek ambisius, yaitu pembangunan Jakarta Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa Jakarta).
Dalam rapat kerja yang sama, AHY mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan penawaran kepada berbagai investor, baik domestik maupun internasional, untuk mendukung pembiayaan proyek tersebut.
Proyek tanggul laut raksasa ini direncanakan tidak hanya untuk melindungi Jakarta, tetapi juga wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa, termasuk kota-kota seperti Bekasi dan Serang.
Dengan estimasi anggaran sebesar Rp164,1 triliun untuk pembangunan Fase A dan B, proyek ini diproyeksikan akan mencakup berbagai fungsi, termasuk pengembangan infrastruktur lain seperti jalan, kereta api, dan bahkan perluasan bandara.
Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, menjelaskan bahwa fungsi tanggul tidak hanya untuk mencegah banjir, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan strategis lainnya.
“Fungsi tanggul itu bisa digunakan untuk jalan, kereta api, dan bahkan pertahanan, serta mendukung perluasan bandara,” katanya.
Pemerintah, kata Wahyu, saat ini masih fokus pada pembangunan fase pertama (Fase A) yang akan dimulai dengan pembangunan tanggul pantai, sembari memantau penurunan muka tanah.
“Ini adalah langkah jangka pendek yang akan memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.
