Pintasan.co, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dirinya sedang menghadapi periode yang sangat sibuk, terutama dengan persiapan anggaran untuk pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, tahun 2024 menjadi tahun yang istimewa, dengan peralihan pemerintahan yang membawa sejumlah tantangan tambahan dalam penyusunan anggaran negara.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa kesibukan meningkat setiap akhir tahun, ketika Kementerian Keuangan harus menyelesaikan rekapitulasi penggunaan anggaran negara dan mencatat penerimaan negara.
Hal ini bertujuan untuk menghasilkan data final yang menunjukkan sejauh mana anggaran negara telah digunakan dan diterima selama setahun.
“Tahun ini menjadi lebih sibuk karena ada pemerintahan baru yang terbentuk sejak Oktober 2024. Banyak kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan, dan kami perlu segera mendukung mereka agar bisa langsung bekerja di bulan-bulan yang krusial,” ujar Sri Mulyani saat membuka konferensi pers APBN Kita edisi Desember 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Sebagai bagian dari transisi ini, Kementerian Keuangan juga harus memastikan kementerian dan lembaga yang baru dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif.
“Kami banyak melakukan pertemuan yang sangat teknis untuk memastikan semuanya berjalan lancar,” tambahnya.
Persiapan APBN 2025
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2025 sudah dilakukan.
APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun, atau sekitar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit ini akan dikelola dengan hati-hati melalui strategi pembiayaan yang terukur dan efisien, yang mencakup pengelolaan cash buffer dan treasury yang lebih dinamis sesuai perkembangan sektor keuangan.
“Pemerintah akan memastikan bahwa APBN 2025 akan digunakan seefisien mungkin, dengan tetap memperhatikan keadilan dan pemerataan pembangunan,” jelas Sri Mulyani.
Penerimaan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun, yang sebagian besar akan diperoleh melalui optimasi pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Pemerintah berkomitmen untuk menggali potensi penerimaan ini dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif, sambil memastikan bantuan sosial dan fasilitas lainnya untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Menkeu juga menekankan pentingnya kontribusi masyarakat, khususnya mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan patuh dan jujur.
Hal ini menjadi kunci dalam mendukung pembangunan dan kemajuan Indonesia.
Pemerintah terus mendorong reformasi perpajakan, termasuk penerapan teknologi informasi dan digital untuk meningkatkan layanan kepada wajib pajak, memperkuat basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Reformasi ini penting, terutama dalam menghadapi ancaman penghindaran pajak dan persaingan pajak global yang semakin ketat.
“PNBP juga akan terus digali, dengan menjaga kualitas layanan publik dan mendorong hilirisasi untuk memastikan keadilan antargenerasi,” tambah Sri Mulyani.
Dengan langkah-langkah tersebut, Sri Mulyani berharap APBN 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat perekonomian nasional, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
