Pintasan.co, Luwu Timur – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Luwu Timur, Suharman, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemkab Luwu Timur yang mulai mengimplementasikan Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp2 miliar per desa.
Program ini digagas oleh pasangan Bupati Irwan Bachri Syam dan Wakil Bupati Hj Puspawati Husler (Ibas-Puspa) dan mulai diuji coba pada tahun 2025.
Menurut Suharman, keputusan untuk menerapkan program ini secara bertahap, dengan hanya melibatkan 33 desa pada tahap awal, adalah langkah yang bijaksana.
“Pemerintah tidak terburu-buru menyalurkan anggaran ke seluruh desa. Justru pendekatan bertahap ini menunjukkan komitmen untuk memastikan kesiapan dan efektivitas pelaksanaan di lapangan,” ujar Suharman seperti dikutip dari tekape.co, Minggu (15/6/2025).
Ia menambahkan bahwa uji coba ini tidak berlandaskan motif politik, melainkan lebih kepada kebutuhan untuk mengukur sejauh mana desa mampu mengelola dana dalam jumlah besar secara akuntabel.
Dalam prosesnya, setiap kepala desa penerima bantuan akan menandatangani pakta integritas serta diwajibkan menyusun rencana kerja berdasarkan potensi unggulan wilayah masing-masing.
“Setiap desa memiliki karakteristik unik. Karena itu, mereka harus bisa menunjukkan sektor mana yang akan dikembangkan sebelum menerima anggaran besar. Ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mendorong desa mandiri,” tegasnya, sebagaimana diberitakan oleh tekape.co.
Lebih lanjut, Suharman menyampaikan bahwa pihaknya, sebagai organisasi yang menaungi para kepala desa, siap mengawal pelaksanaan program percontohan ini.
Ia berharap pelaksanaan awal ini bisa menjadi acuan dan model terbaik untuk pengembangan di desa-desa lainnya pada tahun-tahun mendatang.
Senada dengan itu, Kepala Desa Baruga, Irfan, juga menyambut baik pendekatan uji coba yang diterapkan pemerintah.
Menurutnya, program ini memberi ruang bagi desa untuk belajar mengelola anggaran dalam skala besar, sekaligus menyesuaikan diri dengan sistem pelaporan dan akuntabilitas yang ketat.
“Kami sangat mendukung kebijakan ini. Dengan uji coba, program jadi lebih terarah, dan anggaran yang diberikan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Irfan seperti dilaporkan oleh tekape.co.
Sebagai informasi, Program BKK Rp2 miliar per desa merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Ibas-Puspa yang dirancang untuk mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal serta meningkatkan kemandirian desa.
