Pintasan.co, Jakarta – Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Senin (20/4/2026), menjadi lokasi aksi unjuk rasa yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Rakyat Bersuara Indonesia (DPP ARBI). Massa mendesak pencopotan Andi Nur Alamsyah dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), serta meminta percepatan penanganan dugaan kasus korupsi yang tengah disorot publik.
Aksi yang berlangsung di depan gedung Kementan, Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, mulai dipadati massa sejak pukul 13.00 WIB. Para demonstran membawa spanduk dan atribut berisi tuntutan, serta menyuarakan kritik melalui orasi dari mobil komando.
Koordinator lapangan aksi, Muhamad Raffy Ammar, dalam orasinya mempertanyakan kelanjutan proses hukum terhadap Andi Nur Alamsyah. Ia menilai penanganan kasus yang sebelumnya telah masuk tahap penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Oktober 2025 terkesan berjalan lambat tanpa kejelasan.
“Kasus ini sudah lama bergulir, tetapi hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kami meminta KPK bertindak tegas dan transparan dalam mengusut dugaan korupsi tersebut,” ujar Raffy.
Massa aksi juga menilai bahwa posisi strategis yang masih dipegang Andi Nur Alamsyah sebagai Dirjen PSP berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, mereka mendesak Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, untuk segera mengambil langkah tegas demi menjaga integritas lembaga.
Selain itu, demonstran turut menyoroti dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk istri Andi Nur Alamsyah, Rena Da Frina yang juga diketahui menjabat sebagai Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bogor. Mereka meminta KPK untuk melakukan penelusuran menyeluruh terhadap aliran dana yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Dalam tuntutannya, ARB-Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan. diantaranya:
- Mendesak agar Andi Nur Alamsyah segera dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian.
- Meminta KPK segera menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
- Mendesak KPK untuk memeriksa Rena Da Frina (Ketua PSI Kabupaten Bogor) terkait dugaan keterlibatannya dalam menikmati hasil korupsi tersebut.
Aksi sempat menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi, namun tetap berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian. Petugas terlihat berjaga di sekitar area untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama demonstrasi berlangsung.
Hingga aksi berakhir, pihak Kementerian Pertanian belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa maupun perkembangan status hukum yang disorot. Sementara itu, publik masih menantikan langkah tegas aparat penegak hukum dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus tersebut.
