Pintasan.co, Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul munculnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI Bidang Politik dan Demokrasi, Aandika Pezri Mulia TJ, menilai kasus tersebut tidak dapat dipandang sebagai perkara hukum biasa. Menurutnya, dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG menjadi alarm serius terhadap pengelolaan salah satu program sosial dengan anggaran terbesar yang dijalankan pemerintah.
“Kasus ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain, tata kelola, efektivitas, dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis,” kata Aandika dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/6/2026).
Ia menilai dugaan penyimpangan yang diungkap aparat penegak hukum menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Menurut Aandika, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk program MBG benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
PB HMI juga menyoroti pentingnya pengukuran efektivitas program secara objektif. Dengan anggaran yang mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah, pemerintah dinilai perlu menjelaskan kepada publik sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak nyata dibandingkan kebutuhan pembangunan di sektor lain.
“Pemerintah harus berani menjawab secara terbuka apakah program ini benar-benar menjadi solusi utama bagi kemajuan Indonesia atau justru mengalihkan fokus dari persoalan lain yang juga mendesak, seperti pendidikan, lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan industrialisasi nasional,” ujarnya.
Dalam pandangannya, pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh program bantuan sosial, tetapi juga oleh kualitas pendidikan, produktivitas ekonomi, inovasi teknologi, serta kemampuan negara menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.
Karena itu, evaluasi berbasis data dinilai penting agar kebijakan publik yang dijalankan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Selain mendorong evaluasi program, PB HMI juga menyatakan dukungan terhadap langkah aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan MBG.
Aandika menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan dan menyentuh seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak boleh ada impunitas dalam pengelolaan anggaran publik, terlebih jika menyangkut program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas,” katanya.
PB HMI menilai kasus tersebut menjadi pelajaran penting bahwa program dengan tujuan yang baik tetap membutuhkan tata kelola yang bersih, transparan, dan diawasi secara ketat agar tidak menjadi celah terjadinya penyimpangan.
Menurutnya, kritik dan evaluasi terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
“Indonesia membutuhkan kebijakan yang efektif, akuntabel, dan berdampak nyata. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis menjadi langkah penting untuk memastikan tujuan program benar-benar tercapai,” ujar Aandika.
