Pintasan.co, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti masih adanya ego sektoral di lingkungan pemerintahan yang dinilai dapat menghambat efektivitas pembangunan nasional. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga masih cenderung berjalan sendiri-sendiri serta saling berebut prioritas anggaran, padahal memiliki tujuan pembangunan yang sama.
Hal tersebut disampaikan AHY saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) ke-11 di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
“Masalahnya sekarang terlalu sering, termasuk di birokrasi, antarkementerian dan lembaga itu seperti ada sekat-sekat, seperti ada barriers, ego,” kata AHY.
Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai ego sektoral sering kali muncul dalam bentuk persaingan memperoleh anggaran maupun prioritas program, sehingga menghambat terciptanya sinergi antarlembaga pemerintah.
“Yang paling sering itu ego. Enggak ada yang salah, tapi ‘pokoknya gue dulu. Gue lebih penting. Gue harus lebih banyak anggarannya’. Padahal, tujuannya sama,” ujarnya.
AHY mengatakan tema Munas Ikastara tahun ini, yakni “Connect, Collaborate and Lead the Change”, sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini. Menurutnya, pembangunan yang berhasil membutuhkan koneksi dan kolaborasi lintas sektor, bukan sekadar kerja masing-masing institusi.
Ia menekankan pentingnya kerja sama antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media, hingga komunitas masyarakat agar seluruh kebijakan berjalan dalam satu arah yang terintegrasi.
“Core-nya adalah semangat kolektif, bagaimana pemerintah, akademisi, bisnis, media, dan komunitas bisa bergerak bersama untuk menghadirkan solusi,” katanya.
Pembangunan Harus Terintegrasi
AHY mengingatkan bahwa minimnya koordinasi antarlembaga dapat menyebabkan pembangunan menjadi tidak efektif dan tidak saling mendukung. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang tidak terhubung satu sama lain akibat kurangnya komunikasi dan perencanaan terpadu.
“Mungkin di masa lalu ada pembangunan infrastruktur yang tidak saling terhubung satu sama lain, mungkin saja karena tidak bicara satu sama lain,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pembangunan bandara yang berpotensi tidak optimal apabila akses transportasi menuju lokasi tersebut tidak dipersiapkan secara memadai.
“Kita membuat bandara besar, tapi kalau konektivitas menuju ke bandara tersebut masih sangat terbatas, bandara itu sepi dan menjadi tidak optimal penggunaannya,” kata AHY.
Menurutnya, hal serupa juga dapat terjadi pada pengembangan sektor pariwisata apabila aksesibilitas menuju destinasi wisata tidak dibangun secara terpadu.
Investor Butuh Kepastian
Dalam kesempatan tersebut, AHY menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antarinstansi juga menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif.
Ia menilai investor membutuhkan kepastian kebijakan dan koordinasi yang baik di dalam negeri sebelum Indonesia bersaing menarik investasi global.
“Investor kalau datang ingin kejelasan. Sebelum kita jelas di-link dengan negara-negara lain, kita harus jelas di dalam negeri sendiri dulu,” tegasnya.
Antisipasi El Nino Butuh Kolaborasi
AHY juga mencontohkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, khususnya potensi kekeringan akibat fenomena El Nino.
Ia mengaku pernah berkoordinasi langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperoleh informasi terkait prediksi cuaca yang kemudian menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah.
Informasi tersebut, kata AHY, diperlukan untuk menentukan langkah-langkah strategis, mulai dari pengelolaan bendungan, sistem irigasi, hingga pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“Oleh karena itu, ketika mendengarkan penjelasan BMKG, saya catat dan serap sebagai referensi untuk menentukan langkah ketika terjadi kekeringan berkepanjangan atau gagal panen. Itulah pentingnya connection,” tuturnya.
AHY menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan hanya dapat dijawab melalui kerja sama yang erat dan koordinasi yang solid antarpemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
